JAKARTA, iNews Media - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Hmpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Manimbang Kahariady, menegaskan pentingnya jagung sebagai komoditas strategis dalam mewujudkan ketahanan nasional.
Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Pusjarah Polri yang digelar di Museum Polri, Kamis (26/6). Dalam paparannya, Manimbang menyebut bahwa jagung tidak hanya berperan sebagai komoditas pangan, tetapi juga sebagai bahan baku pakan ternak dan energi alternatif.
"Ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan nasional. Jagung memiliki posisi kunci karena mencakup sektor pangan, peternakan, hingga bioenergi," ujarnya. Menurut data 2024, produksi jagung nasional mencapai sekitar 15,14 juta ton.
Namun kebutuhan dalam negeri telah melampaui 16 juta ton per tahun. "Kondisi ini masih menyisakan celah impor sebesar 1,3 juta ton. Padahal, produksi sudah meningkat," imbuhnya. Manimbang memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor jagung, mulai dari fluktuasi harga, minimnya infrastruktur pascapanen, hingga belum optimalnya kelembagaan petani.
Ia menekankan perlunya intervensi negara dalam mengatasi hambatan tersebut. "Nilai ekonomi jagung sangat besar. Backward linkage dari sektor hulu seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian mencapai Rp23 triliun. Sementara forward linkage ke sektor pakan, olahan, hingga bioenergi melampaui Rp70 triliun," jelasnya.
"Total rantai nilai mencapai Rp134 triliun, dengan multiplier effect yang luas," tambah Manimbang. Mantan Sekjen MN KAHMI ini juga menyoroti peran penting negara melalui pembentukan Gugus Tugas Ketahanan Pangan 2024–2025.
"Negara harus hadir dalam pengawasan distribusi input seperti benih dan pupuk, serta menjamin keamanan dan perlindungan petani," ungkapnya. Dalam konteks ini, peran Polri disebut krusial, terutama dalam pengamanan distribusi dan penindakan terhadap praktik-praktik distorsi pasar.
Manimbang mencontohkan kolaborasi Polri dengan Kementan, Bapanas, dan Bulog sebagai bentuk sinergi lintas institusi yang strategis. Tak hanya itu, ia juga mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai kelembagaan pangan desa.
"Koperasi harus menjadi pusat distribusi input, penyerapan panen, pengelolaan pascapanen, hingga distribusi ke industri," katanya. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini juga menyinggung pentingnya integrasi antara koperasi jagung dengan Mitra Boga Garuda (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
"MBG butuh pasokan pangan lokal yang bergizi, sementara BGN bisa menjadi offtaker bagi jagung untuk disalurkan ke dapur-dapur sekolah. Ini menciptakan sirkulasi ekonomi dari petani ke koperasi, lalu ke MBG dan BGN," paparnya.
Untuk mempercepat implementasi, Manimbang mengusulkan pengembangan koperasi jagung di setiap kecamatan, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), serta pembangunan infrastruktur mini seperti gudang dan dryer. Ia juga mendorong integrasi sistem logistik nasional untuk komoditas jagung.
Mengakhiri paparannya, Manimbang menyampaikan seruan sinergi antara petani, negara, dan koperasi sebagai fondasi kedaulatan pangan. "Jagung bukan sekadar hasil tani, tapi pilar ketahanan nasional. Kedaulatan pangan hanya bisa diwujudkan jika desa menjadi pusat produksi yang kuat, negara memberikan perlindungan, dan koperasi menjadi jembatan distribusi nilai," pungkasnya.
Hadir juga sebagai pembicara dalam kegiatan ini antara lain, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K. – Karobinkar SSDM Polri/Satgas Pangan Polri, Devied Sofyan – Kapoksi Jasela, Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Ir. Ali Zum Mashar – Akademisi, Desianto Budi Utomo – Perwakilan PT Charoen Pokphand Indonesia serta moderator Kombes Pol Dr. Endro Sulaksono, S.Kom., M.Si (MAS).
